MAKASSAR, SABERPUNGLINEWS.COM – Polemik kepengurusan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta sebagai pengelola Pasar Butung terus bergulir.
Bahkan, kisruh kepengurusan tersebut tengah berperkara di Pengadilan Negeri Makassar yang telah memasuki tahap pembuktian.
Kuasa hukum tergugat, Yaddi SH mengaku, kliennya atau pengelola baru sebagai pengurus sah KSU Bina Duta.
Dimana KSU Bina Duta diketuai Andri Yusuf. Andri menjadi ketua baru KSU Bina Duta berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa.
“Pengurus baru berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa per 18 Januari 2019,” kata Yaddi.
Yaddi juga menyinggung soal pengesahan KSU Bina Duta dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar.
Surat pengesahan itu diralat Dinas Koperasi dan UMKM Makassar. Sebab, pengesahan sebuah koperasi menjadi wewenang Kementerian Hukum dan HAM.
“Dinas Koperasi hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan koperasi. Sifatnya hanya mengetahui saja,” katanya.
Perkara kepengurusan koperasi, kata Yaddi sebagai problem per individu. Pasalnya, pihak yang berseberangan menggugat secara perorangan.
“Yang harus diketahui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap orang per orang bukan koperasinya,” tambahnya.
Dilain pihak, Hari Ananda Gani kuasa hukum penggugat mengatakan, mengenai proses RAT Andri Yusuf (tergugat) dianggap cacat formil oleh karena pihak lain yang mencoba turut campur dengan pengelolaan pasar butung.
“Nanti dihadapan majelis hakim, kami akan mengungkap sebuah fakta hukum mengenai RAT yang kami anggap cacat formil dan tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar KSU Bina Duta,” kata Hari.
Sesungguhnya Pada saat rapat RAT Luar Biasa yang dilakukan oleh Andri Yusuf ada pihak lain yang turut mencampuri pengelolaan Pasar Butung dalam hal ini H. Irsyad Doloking tidak memiliki kapasitas diperjanjian Tahun 1998 maupun addendum terbaru di anggaran Dasar disebutkan ketentuan RAT-LB harus memliki dokumentasi, meskipun ada dokumentasinya menurut Hari bisa dipastikan dokumen tersebut hanyalah tiga orang, bukan 2/3 dari total jumlah pedagang di pasar butung dan dianggaran dasar secara tegas disebutkan seseorang bisa dijadikan pengurus KSU Bina Duta harus menimal 2 tahun menjadi anggota koperasi.
“Sedangkan Andre Yusuf adalah seorang PNS yang tidak pernah menjadi anggota di KSU Bina Duta,” ucap Hari.
Hari juga menyelaskan hingga kini kliennya yakni Muh Anwar CS masih pengelola sah pasar butung sesuai SK yang sudah dilegalisir oleh kepala dinas Koperasi Kota Makassar dan disurat jawaban PT Haji Latunrung L&K dalam persidangan dimana masih mengakui Para Penggugat (Drs. Muh.Anwar cs) sebagai pengelola yang sah dan ditunjuk langsung oleh PT. HAJI LATUNRUNG L&K Di Tahun 1998. (IWAN MAPPARENTA)
